POSTUR APBD KOTA BANDUNG, SUDAH PRO RAKYAT ?

Bukabukaan,--

Memasuki akhir tahun 2014, Pemerintah Kota Bandung (eksekutif/Legislatif) sedang disibukkan penyusunan APBD tahun 2015. Hal yang pasti, masyarakat sangat berharap APBD tahun 2015 berorientasi pada pembangunan yang merata dan berkeadilan. Salah satu ciri pemerintah yang melaksanakan pembangunan secara merata dan berkeadilan adalah disusunnya postur APBD yang efektif, akuntabel dan transparan. Postur APBD adalah instrumen paling utama dibidang kebijakan fiskal yang memiliki peranan strategis menentukan kemajuan pembangunan suatu daerah.

" Gajih Dewan "

Bukabukaan,-- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum memperlihatkan kinerjanya sejak dilantik 1 Oktober 2014 lalu. Para wakil rakyat malah sibuk berkonflik dengan adanya dua kubu koalisi.

Pengamat politik dari Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow menilai para anggota dewan telah menerima gaji haram karena tidak langsung bekerja untuk rakyat yang memilihnya.

"Dia (DPR) tidak bekerja, malah terus berkonflik, bahkan sudah terima gaji. Yang tidak bekerja tapi terima gaji itu namanya terima gaji haram," ujarnya usai diskusi bertema 'Jokowi Ikut Parpol, Apa Nasib Gerakan Anti Mafia dan Korupsi' di Kedai Kopi Deli, Sarinah, Jakarta (Minggu, 23/11).

Menurut Jeirry, dengan kenyataan tersebut, DPR periode 2014-2019 yang mayoritas diisi wajah-wajah baru ternyata juga tidak bisa diharapkan.

"Muka-muka baru yang dipandang bisa diharapkan ternyata tidak bisa apa-apa. Tidak ada gerakan dari mereka untuk mengembalikan citra DPR," bebernya.

"Justru hal tersebut malah menguntungkan pemerintahan Jokowi. Pasalnya, fungsi DPR itu kan mengawasi, dengan tidak bekerja maka fungsi mengawasi pemerintah menjadi lemah," demikian Jeirry.(redgundemrmol)

Rapimnas Golkar Terkesan Tergesa-Gesa

BUKABUKAAN,--Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VII Partai Golkar di Yogyakarta yang digelar sejak 17 November resmi ditutup tadi malam.

Selain menghasilkan sikap politik Golkar untuk lima tahun ke depan, salah satu keputusan Rapimnas adalah menetapkan Musyawarah Nasional (Munas) IX pada 30 November - 1 Desember 2014.

Penetapan waktu Munas yang dimajukan dari kesepakatan awal menimbulkan banyak tanda tanya dan pro kontra di kalangan internal.

Pasalnya, sesuai kesepakatan, Munas IX digelar pada 8 Oktober 2014 sesuai AD/ART atau Januari 2015 jika mengacu rekomendasi Munas VIII di Pekanbaru 2009 lalu.

"Kalau digelar November berarti tidak mengacu AD/ART dan rekomendasi Munas VIII. Maka itu tidak konstitusional," kata Lamhot Sinaga selaku Jurubicara Tim Pemenangan Agung Laksono kepada wartawan di Yogyakarta, Kamis (20/11).

" Langkah Presiden Salah Dan Semena-Mena "

Bukabukaan,-- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsudi saat ini dinilai tidak tepat dan  sangat mengada-ada serta tanpa adanya alasan yang kuat dan jelas. Kenaikan yang telah ditetapkan pemerintahan Jokowi-JK tidak sesuai dengan janji kampanye pada pilpres lalu.

"Kita semua tahu bahwa janji kampanye yang telah ditebarkan oleh Jokowi-JK telah mendarah daging untuk rakyat Indonesia, bahwa mereka tidak akan menaikan harga BBM dalam Waktu dekat ini. Namun ternyata keadaannya terbalik dan tidak sama dengan kenyataan," kata Ketua Umun Angkatan Muda Demokrat (AMD) Boyke Novrizon dalam rilisnya, Kamis (20/11).