" Langkah Presiden Salah Dan Semena-Mena "

Bukabukaan,-- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsudi saat ini dinilai tidak tepat dan  sangat mengada-ada serta tanpa adanya alasan yang kuat dan jelas. Kenaikan yang telah ditetapkan pemerintahan Jokowi-JK tidak sesuai dengan janji kampanye pada pilpres lalu.

"Kita semua tahu bahwa janji kampanye yang telah ditebarkan oleh Jokowi-JK telah mendarah daging untuk rakyat Indonesia, bahwa mereka tidak akan menaikan harga BBM dalam Waktu dekat ini. Namun ternyata keadaannya terbalik dan tidak sama dengan kenyataan," kata Ketua Umun Angkatan Muda Demokrat (AMD) Boyke Novrizon dalam rilisnya, Kamis (20/11).

Pemerintahan Jokowi-JK baru dua bulan memerintah, namun saat ini rakyat dibenturkan kembali soal keadilan ekonomi serta kesetaraan hak para kaum miskin. Negara membuang dan menyingkirkan kaum miskin kota, kaum miskin desa, buruh, nelayan dan petani. "Kondisi rakyat yang kian memburuk kini dibuat bertambah memburuk," kritiknya.

Selain penaikan harga BBM tidak tepat dilakukan, menurut Boyke penaikan harga BBM tidak berbanding lurus dengan kondisi harga minyak dunia yang sedang turun.

"Publik tahu harga minyak dunia saat ini menurun tajam dan sangat elastis sekali, tapi kenapa pemerintahan Jokowi-JK malah menaikan harga BBM bersubsidi yang diperuntukan bagi rakyat yang tidak mampu di seluruh Indonesia," ujar Pengurus Harian DPP Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut menurut Boyke,  rakyat wajib meminta pertanggung jawaban moral kepada Presiden Jokowi. Selain itu, DPR RI wajib meminta pertanggung jawaban Jokowi, atas terbitnya tiga kartu sakti (KIS, KKS dan KIP) lewat mekanisme hak angket DPR .

"Semua ini sangat beralasan karena semua biaya dan keuangan atas terbitnya kartu sakti yang bernilai triliunan rupiah diambil lewat keuangan perusahan BUMN tanpa adanya persetujuan DPR RI sebagai lembaga legislatif, pengawasan dan anggaran," terangnya.

Disisi lain, Boyke menilai sebagai Presiden, langkah Jokowi salah dan semena-mena, tanpa adanya etika sebagai kepala negara, serta tidak mengedepankan aturan dan perundang undangan yang telah diatur oleh negara, tentang peran dan wewenang jabatan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Oleh Karena itu, Boyke memerintahkan kepada seluruh jajaran struktural AMD se-Indonesia untuk menolak kenaikan harga BBM dengan sangat keras. [rus]